Demo Guru berlangsung di depan kantor Pemerintah Kota Surabaya pada Selasa pagi. Ratusan guru honorer dari berbagai sekolah berkumpul secara tertib sambil membawa spanduk yang berisi tuntutan. Mereka menyoroti ketidakjelasan status kepegawaian yang menurut mereka sudah berlangsung bertahun-tahun. Para guru ini berharap pemerintah daerah segera memberikan kepastian terkait pengangkatan sebagai ASN maupun PPPK. Selain itu, mereka meminta keadilan dalam hal distribusi tunjangan dan transparansi seleksi. Aksi berjalan damai dengan kawalan aparat kepolisian. Para perwakilan demonstran kemudian di terima oleh staf pemkot untuk melakukan audiensi. Pertemuan tersebut di harapkan menghasilkan solusi konkret atas kegelisahan para guru yang selama ini merasa di abaikan kebijakan pusat maupun daerah.
Demo Guru Jadi Sorotan Dewan Pendidikan Kota
Aksi ini langsung mendapat perhatian dari Dewan Pendidikan Kota Surabaya. Ketua dewan menyatakan, aspirasi guru merupakan hal yang sah dalam negara demokrasi. Menurutnya, sudah saatnya ada pembaruan menyeluruh dalam tata kelola kepegawaian tenaga pendidik, terutama mereka yang selama ini mengabdi sebagai honorer.
Dalam audiensi tertutup, perwakilan guru menyampaikan sejumlah bukti mengenai ketidakjelasan yang mereka alami. Misalnya, surat tugas yang tidak diperbarui, serta perubahan kebijakan pusat yang kerap tidak diikuti petunjuk teknis di lapangan. Beberapa guru juga menuturkan bahwa gaji mereka kerap terlambat dan jumlahnya tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagai tindak lanjut, Dewan Pendidikan berkomitmen menyusun rekomendasi kepada pemkot dan Dinas Pendidikan Provinsi. Dalam waktu dekat, mereka juga akan mengundang pihak-pihak terkait untuk duduk bersama membahas peta jalan penyelesaian status pegawai tenaga pendidik. Langkah ini di ambil agar seluruh proses berjalan transparan dan berkeadilan.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut muncul ide pembentukan forum komunikasi antara guru honorer dan pemangku kepentingan. Tujuannya agar setiap persoalan dapat segera di identifikasi dan tidak berlarut-larut. Keberadaan forum ini di nilai penting untuk menjaga hubungan yang sehat antara tenaga pendidik dan pemerintah.
Pemkot Janji Tindak Lanjut Lewat Mekanisme Terbuka
Pemerintah Kota Surabaya, melalui juru bicaranya, menanggapi aksi tersebut dengan menyatakan akan mengevaluasi ulang seluruh data guru honorer di wilayahnya. Proses tersebut di rencanakan berlangsung dalam beberapa tahap, melibatkan dinas pendidikan dan instansi teknis terkait.
Sistem pendataan akan di padukan dengan basis data milik pemerintah pusat agar tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih. Setelah data terkonsolidasi, pemkot akan menyusun skema pengangkatan dan distribusi berdasarkan kriteria prioritas. Salah satu syarat utama adalah masa pengabdian serta hasil evaluasi kinerja yang di lakukan tiap semester.
Langkah lain yang tengah di siapkan adalah penyusunan regulasi baru mengenai mekanisme pengangkatan guru honorer menjadi ASN. Regulasi ini akan di formulasikan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar sesuai dengan aspirasi publik dan kebijakan nasional. Pemerintah juga membuka kanal aduan berbasis digital bagi guru yang ingin melaporkan kendala secara langsung.
Tak hanya itu, dalam waktu dekat pemkot berencana menggelar forum dialog publik untuk memberikan ruang diskusi yang lebih luas. Wali Kota menyatakan pihaknya terbuka terhadap semua masukan konstruktif yang bertujuan memperbaiki kondisi dunia pendidikan. Dengan kolaborasi lintas sektor, perubahan di harapkan terjadi secara berkelanjutan dan tidak bersifat sementara.
Evaluasi Sistem Pengangkatan Harus Dipercepat
Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Surabaya menilai, akar permasalahan terletak pada lambatnya reformasi birokrasi dalam bidang tenaga pengajar. Banyak guru honorer merasa terjebak dalam sistem kerja yang tidak memberikan kepastian, padahal mereka memiliki kontribusi nyata bagi sekolah dan siswa.
Dalam wawancara khusus, ia menjelaskan bahwa penyelesaian masalah ini menuntut ketegasan dalam implementasi kebijakan. Pemerintah daerah dan pusat harus mempercepat proses harmonisasi aturan serta memastikan bahwa anggaran pendidikan benar-benar menyentuh kesejahteraan tenaga pengajar.
Sementara itu, pihak sekolah menyambut baik adanya aksi ini. Kepala sekolah dari beberapa lembaga menyatakan bahwa keberadaan guru honorer sangat penting dalam mendukung operasional pendidikan, terutama di wilayah pinggiran. Mereka berharap tuntutan yang di sampaikan bisa segera di jawab dengan kebijakan konkret agar kualitas pendidikan tetap terjaga.
Dengan meningkatnya tekanan publik dan keterlibatan berbagai pihak, penyelesaian masalah ini kini menjadi fokus utama. Langkah cepat dan strategis sangat di perlukan agar para guru tidak lagi merasa terpinggirkan dalam sistem pendidikan nasional.